TAPANULI UTARA — RIBAKNEWSONE.ID
Realisasi keuangan anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Tapanuli Utara masih tergolong rendah. Hingga 16 Oktober 2026, penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp354,54 juta atau 15,58% dari total alokasi Rp2,275 miliar. Di sisi lain, pemerintah daerah menargetkan realisasi mencapai 100% paling lambat 30 November 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara, Josua J.E. Hutabarat, S.T., M.E., menjelaskan bahwa kesalahan pemilihan kode rekening belanja menjadi salah satu kendala pelaksanaan anggaran di sejumlah kecamatan.
Dalam konfirmasi pada Kamis, 22 Oktober 2026, BKAD menyebut kesalahan tersebut mengharuskan penyesuaian melalui Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesalahan Kode Rekening Ditemukan di Tarutung
BKAD memberikan Kecamatan Tarutung sebagai salah satu contoh. Kesalahan terjadi dalam pemilihan kode rekening saat penginputan standar harga, khususnya pada penyesuaian belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya menjadi belanja modal.
BKAD menyatakan perubahan P-APBD telah ditetapkan pada 16 Oktober 2026. Meski demikian, perkembangan realisasi setelah perubahan tersebut masih perlu dipastikan melalui data terbaru.
BKAD juga menyampaikan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran dan dana telah tersedia bagi kecamatan sejak Juni 2026. Namun, hingga tanggal pelaporan, realisasi keuangan Kecamatan Siborongborong masih tercatat 0%.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, terutama untuk memastikan hambatan administratif tidak berlarut-larut dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Progres Kegiatan Disebut Sekitar 50 Persen
Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Satya Dharma Nababan, menjelaskan bahwa kegiatan TKD Tambahan diarahkan untuk mendukung rekonstruksi pascabencana, kegiatan padat karya, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana.
Menurut Satya Dharma, progres kegiatan secara umum telah mencapai sekitar 50%. Pemerintah daerah berharap capaian tersebut meningkat menjadi 70% pada November 2026.
Kegiatan padat karya melibatkan masyarakat desa melalui gotong royong. Bentuk kegiatan antara lain membersihkan saluran irigasi, memperbaiki embung desa, dan membersihkan drainase jalan.
Pemantauan terhadap kegiatan dan belanja dilakukan setiap minggu. Meski demikian, progres fisik sekitar 50% tidak dapat disamakan dengan realisasi keuangan 15,58%, sebab keduanya mengukur aspek yang berbeda.
Inspektorat Pantau Laporan dan Hasil Fisik
Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara, Manapang Simamora, menyampaikan bahwa Inspektorat telah melakukan pemantauan melalui reviu. Kecamatan juga diarahkan menyampaikan laporan mingguan melalui inspektur pembantu (irban).
Pengawasan mencakup kesesuaian realisasi keuangan dengan hasil fisik kegiatan. Belanja modal yang memenuhi ketentuan harus dicatat sebagai aset sesuai peraturan yang berlaku.
Manapang menyatakan belum menemukan kendala lain dari hasil pemantauan yang disampaikannya, tetapi progres realisasi masih rendah. Ia juga menyebut terdapat ketentuan sanksi terhadap keterlambatan yang tidak sesuai jadwal.
Target 30 November Menjadi Tenggat Penting
BKAD menyebut target realisasi 100% paling lambat 30 November 2026 mengacu pada ketentuan pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2026. Laporan penggunaan tambahan alokasi dana harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah melalui reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dengan tenggat yang semakin dekat, percepatan pelaksanaan perlu disertai laporan yang akurat, bukti transaksi yang lengkap, dan kesesuaian antara belanja dengan hasil kegiatan.
Berdasarkan hasil konfirmasi dan penghitungan ulang, total alokasi TKD Tambahan Kabupaten Tapanuli Utara untuk 15 kecamatan tercatat sebesar Rp2,275 miliar. Pemerintah daerah diharapkan memastikan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan anggaran berjalan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan kesesuaian antara realisasi keuangan dan capaian fisik di lapangan.
Klarifikasi terhadap rincian alokasi serta pembaruan realisasi setelah perubahan P-APBD diperlukan agar informasi mengenai penggunaan anggaran TKD Tambahan dapat disampaikan secara akurat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ribaknewsone.id — Informasi, Edukasi, dan Persatuan
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













