HUMBANG HASUNDUTAN – Ribaknewsone.id
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting. Enam fraksi DPRD Humbahas menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati dalam rapat paripurna yang berlangsung Jumat (30/10/2026).
Penyampaian pandangan umum tersebut menjadi ruang bagi legislatif untuk menyampaikan evaluasi, pertanyaan, saran, serta masukan terhadap arah kebijakan anggaran yang dirancang Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora bersama Wakil Ketua DPRD Marsono Simamora. Turut hadir Wakil Bupati Junita Rebekka Marbun, S.H., M.AP., Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta berbagai komponen masyarakat.
Sebelum memasuki agenda penyampaian pandangan umum, Ketua DPRD Parulian Simamora terlebih dahulu meminta setiap fraksi menyampaikan nama juru bicara yang akan membacakan pandangan masing-masing.
Fraksi Golkar Solidaritas menunjuk Antonius Simamora, Fraksi Hanura diwakili Martini Purba, Fraksi NasDem oleh Gerhana Tumanggor, Fraksi Persatuan Indonesia oleh Guntur Simamora, Fraksi Gerindra oleh Indra Nainggolan, dan Fraksi Gabungan oleh Nikodemus Munthe.
Dalam penyampaian tersebut, keenam fraksi pada prinsipnya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan RAPBD 2027. Namun, mereka juga memberikan sejumlah catatan penting agar rancangan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah kondisi fiskal daerah, terutama menyangkut penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas anggaran secara cermat, realistis, dan terukur.
Fraksi-fraksi mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi pendapatan yang lebih maksimal. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah diminta mengevaluasi belanja operasional dan mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Peningkatan belanja modal juga menjadi perhatian. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta jalan usaha tani, dinilai perlu mendapat tempat dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
Sektor pertanian turut menjadi sorotan karena memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat Humbang Hasundutan. Dukungan pemerintah terhadap petani, UMKM, koperasi, dan pengembangan ekonomi desa diharapkan semakin diperkuat melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Di bidang pelayanan dasar, keenam fraksi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan publik serta kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi bagian dari perhatian legislatif.
Tidak hanya itu, persoalan pembangunan desa, alokasi anggaran bagi pemerintah desa, dan pengakomodasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat turut disampaikan dalam pandangan umum.
Aspek transparansi dan ketelitian administrasi anggaran juga mendapat perhatian. Fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Penjelasan tersebut diperlukan agar setiap angka dalam RAPBD mempunyai dasar perhitungan yang jelas, sinkron, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh catatan dan masukan dari enam fraksi selanjutnya diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan RAPBD antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan memberikan jawaban secara jelas terhadap berbagai pertanyaan dan masukan yang telah disampaikan. Dengan demikian, proses pembahasan APBD 2027 dapat berjalan berdasarkan kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, dan kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













