Tapanuli Utara – Ribaknewsone.id
Sumber pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk sejumlah alat berat excavator yang beroperasi dalam kegiatan pembukaan akses jalan dan pemuatan kayu di Desa Lumban Ina-Ina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi perhatian dalam penelusuran lanjutan.
Persoalan ini mencuat setelah sebelumnya terdapat dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk operasional alat berat. Dalam informasi awal yang diterima, BBM disebut diangkut menuju lokasi menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Perkembangan berikutnya menghadirkan keterangan berbeda. Seorang narasumber secara langsung menyebut bahwa excavator tersebut menggunakan Solar Industri yang dipasok oleh pihak yang disebut sebagai SKS atau Group SPBU Kabupaten Tapanuli Utara.
Pernyataan tersebut membuka pertanyaan baru. Hingga kini, identitas hukum SKS, hubungan kelompok tersebut dengan pengelola SPBU, serta kewenangannya memasok Solar Industri belum didukung dokumen yang dapat diperiksa redaksi.
Kebutuhan BBM untuk beberapa unit excavator disebut mencapai sekitar 5.000 liter. Namun, jumlah tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui faktur pembelian, bukti pembayaran, surat jalan, dan keterangan penerima BBM.
Legalitas penyaluran menjadi persoalan penting
Dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, aspek perizinan menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur kegiatan usaha hilir yang meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM.
Pasal 23 UU Migas mengatur kewajiban perizinan berusaha bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha hilir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara Pasal 53 mengatur sanksi terhadap kegiatan usaha hilir tertentu yang dilakukan tanpa izin.
Selain itu, Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 mengatur kegiatan penyaluran BBM, termasuk kedudukan penyalur, hubungan kerja sama dengan badan usaha niaga, serta sarana dan fasilitas penyaluran.
Karena itu, apabila benar terdapat pasokan Solar Industri melalui pihak yang disebut Group SKS, perlu dipastikan siapa badan usaha pemasoknya, bagaimana hubungan kerja samanya, dan apakah mekanisme distribusi tersebut sesuai ketentuan.
Pembelian BBM dalam jumlah 5.000 liter tidak otomatis merupakan pelanggaran. Pemeriksaan harus diarahkan pada legalitas kegiatan pemasokan, pengangkutan, penyimpanan, dan transaksi yang benar-benar terjadi.
Pertamina dan pemilik excavator perlu menjelaskan
Redaksi menilai klarifikasi dari Pertamina Patra Niaga diperlukan untuk memastikan apakah SKS merupakan badan usaha atau kelompok pengelola SPBU yang memiliki hubungan resmi dalam penyaluran BBM.
Pengelola SPBU yang disebut terkait juga perlu menjelaskan apakah pernah memasok BBM kepada pemilik excavator, jenis produk yang dijual, jumlah transaksi, serta mekanisme pengirimannya.
Di sisi lain, pemilik alat berat perlu menunjukkan dokumen pembelian Solar Industri, identitas pemasok, bukti pembayaran, dan surat jalan pengiriman. Dokumen tersebut penting untuk menguji kebenaran keterangan narasumber sekaligus menjawab dugaan awal penggunaan BBM bersubsidi.
Hingga bukti transaksi dan keterangan resmi diperoleh, klaim penggunaan Solar Industri belum dapat dianggap sebagai penjelasan final atas persoalan tersebut.
Redaksi Ribaknewsone.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik excavator, pihak yang disebut sebagai Group SKS, pengelola SPBU terkait, serta Pertamina Patra Niaga demi menghadirkan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : FHS
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













