TAPANULI UTARA – Ribaknewsone.id Jumat 06 November 2026.
Pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gabe Jaya di Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi salah satu pembahasan penting dalam Musyawarah Desa (Musdes), Jumat (6/11/2026).
Sejumlah persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai transparansi penggunaan modal, perkembangan unit usaha, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik desa tersebut.
Modal sebesar Rp165 juta menjadi perhatian setelah dalam pembahasan disebutkan bahwa pendapatan usaha mencapai Rp40 juta, sedangkan kondisi keuangan BUMDes dilaporkan minus Rp2,5 juta.
Masyarakat menginginkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai bagaimana modal tersebut digunakan, berapa jumlah pengeluaran, aset yang masih dimiliki, serta bagaimana perhitungan pendapatan dan kondisi keuangan dilakukan.
Penyusutan Ternak Menjadi Perhatian
Persoalan berikutnya menyangkut usaha bebek petelur. Dari pengadaan awal sebanyak 500 ekor, jumlah yang disebut masih tersisa sebanyak 293 ekor.
Artinya, terdapat pengurangan 207 ekor atau sekitar 41,4 persen dari populasi awal.
Kondisi ini membutuhkan penjelasan berdasarkan catatan inventaris dan administrasi pemeliharaan. Pengurus perlu menguraikan berapa jumlah ternak yang mati, berapa yang hilang, kapan peristiwa tersebut terjadi, serta bagaimana pencatatan nilai aset dilakukan.
Tanpa dokumentasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan mengetahui perkembangan sebenarnya dari investasi usaha peternakan tersebut.
Usaha Jagung Juga Memerlukan Laporan Terbuka
Selain peternakan bebek, kegiatan penanaman jagung turut menjadi perhatian peserta Musdes.
Masyarakat mengharapkan adanya laporan yang memuat besaran anggaran, biaya pengolahan lahan, pembelian benih dan pupuk, tenaga kerja, hasil panen, hingga nilai penjualan.
Laporan setiap unit usaha diperlukan agar pendapatan dan pengeluaran tidak tercampur sehingga kondisi keuangan BUMDes dapat diketahui secara objektif.
Persoalan lain yang mengemuka adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban secara periodik. Masyarakat meminta kejelasan apakah laporan kegiatan dan keuangan telah disampaikan kepada penasihat serta pengawas BUMDes sebagaimana mestinya.
Pengawasan dan Pemeriksaan Perlu Diperjelas
Dalam ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 58 mengatur kewajiban pelaksana operasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan.
Sementara Pasal 61 mengatur pemeriksaan atau audit laporan keuangan serta audit investigatif sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.
Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Musdes tersebut dihadiri Kepala Desa Sitampurung Anggiat Parasian Lumbantoruan, Ketua BPD Mangalantap Silaban, Camat Siborongborong Panca Gilbert Sihombing, unsur Sekretariat Kecamatan, perangkat desa, unsur kepolisian yang bertugas di desa, serta masyarakat.
Dalam forum diskusi, sejumlah pertanyaan disampaikan mengenai kondisi keuangan, penyusutan ternak, dan hasil kegiatan usaha. Namun, masyarakat masih mengharapkan penjelasan yang disertai dokumen pertanggungjawaban secara lengkap.
Masyarakat meminta Direktur BUMDes Gabe Jaya, Juniasal Lumban Toruan, membuka dokumen pembukuan, bukti transaksi, laporan pendapatan, daftar inventaris, dan seluruh dokumen penggunaan modal.
Kepala Desa selaku penasihat dan unsur pengawas juga diharapkan menjelaskan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan BUMDes.
Masyarakat turut berharap Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap penggunaan modal, kondisi aset, dan administrasi keuangan BUMDes Gabe Jaya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum tersedia penjelasan terperinci yang dapat menjawab seluruh pertanyaan mengenai penggunaan modal Rp165 juta, pendapatan Rp40 juta, kondisi keuangan minus Rp2,5 juta, penyusutan 207 ekor bebek, dan hasil usaha jagung.
Redaksi Ribaknewsone.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Direktur BUMDes, pemerintah desa, pengawas, maupun pihak terkait lainnya.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes harus dibangun melalui laporan yang terbuka, bukti transaksi yang dapat diperiksa, serta pertanggungjawaban atas setiap aset dan modal yang dikelola.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













