HUMBANG HASUNDUTAN – Ribaknewsone.id
Penanganan konflik yang berujung dugaan tindak pidana di kawasan Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, kini memasuki tahap penuntutan. Sebanyak 25 tersangka bersama barang bukti telah diserahkan penyidik Satreskrim Polres Humbang Hasundutan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah sembilan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Selanjutnya, jaksa akan menindaklanjuti perkara sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena perkara pidana tersebut berawal dari konflik tanah adat antara kelompok Raja Bius Manullang dengan keturunan Opung Patar Munte. Perselisihan yang telah berlangsung sejak November 2025 itu belum menemukan penyelesaian yang diterima kedua pihak.
Riwayat Perselisihan Belum Menemukan Titik Temu
Persoalan tanah di kawasan Sarsiantar bukan konflik yang muncul secara mendadak. Sebelumnya, kedua kelompok memiliki pandangan berbeda mengenai riwayat penguasaan dan hak atas tanah yang disengketakan.
Salah satu dokumen yang pernah disampaikan dalam pemberitaan media adalah SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Subdit Pemerintahan/1976 Tarutung, tertanggal 8 Juni 1976. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan pemberian izin kepada Manuel Munthe untuk mendirikan perkampungan Sosor Siantar di atas lahan berukuran 100 x 100 meter.
Selain itu, terdapat pula riwayat kesepakatan para penatua Simanullang dan Manuel Munthe atau keluarga Pattar Munte pada 1971.
Namun, keberadaan dokumen historis tersebut belum cukup untuk menyimpulkan keseluruhan status hukum objek sengketa. Pemeriksaan keaslian, substansi, batas, serta keterkaitan dokumen dengan bidang tanah yang dipersoalkan tetap diperlukan melalui mekanisme hukum pertanahan.
Mediasi Berulang Belum Menghentikan Konflik
Sebelum terjadi kericuhan, sejumlah upaya mediasi telah dilakukan. Berdasarkan keterangan Kapolres Humbang Hasundutan yang dipublikasikan sebelumnya, Polres Humbahas telah melaksanakan tiga kali mediasi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan empat kali upaya mediasi.
Meski demikian, berbagai pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri perselisihan.
Pada 20 Juli 2026, keturunan Opung Patar Munte bersama penasihat hukum juga pernah menyampaikan aspirasi melalui aksi damai di Mapolres Humbahas. Mereka meminta perhatian kepolisian terhadap persoalan yang berkaitan dengan sengketa tanah tersebut.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berkembang menjadi perkara pidana.
Kericuhan September Menimbulkan Kerugian dan Korban Luka
Ketegangan mencapai puncaknya pada Sabtu, 12 September 2026. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, sebuah pondok atau gubuk milik kelompok Raja Bius Manullang ditemukan terbakar pada pagi hari.
Peristiwa tersebut kemudian diikuti kericuhan sekitar pukul 08.00 WIB.
Dalam penanganan awal, kepolisian mencatat kerusakan terhadap 13 rumah warga, satu Resto Gracia, tujuh mobil, satu kendaraan roda enam, serta tujuh sepeda motor. Selain kerusakan material, delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Dugaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran maupun rangkaian kericuhan harus tetap diuji melalui alat bukti dan proses peradilan. Tidak tepat menetapkan kesalahan seseorang sebelum adanya pembuktian hukum.
Perbedaan Jumlah Tersangka Perlu Dijelaskan
Salah satu hal yang masih membutuhkan kejelasan ialah perkembangan jumlah tersangka.
Pemberitaan pada September 2026 sebelumnya menyebutkan terdapat 24 tersangka, masing-masing 14 orang dalam penanganan Polres Humbahas dan 10 orang dalam penanganan Polda Sumatera Utara.
Sementara itu, keterangan terbaru menyebutkan 25 tersangka diserahkan melalui sembilan berkas perkara Polres Humbahas.
Perubahan angka tersebut penting dijelaskan kepada masyarakat. Apakah terdapat penambahan tersangka, penggabungan penanganan perkara, atau perkembangan lain dalam proses penyidikan?
Penjelasan resmi diperlukan agar informasi yang diterima publik tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diproses secara hukum.
Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyerahan tahap II merupakan bagian dari proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Kepolisian juga menyatakan komitmennya menjalankan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.
Proses Pidana dan Hak atas Tanah Harus Dibedakan
Penyerahan 25 tersangka kepada JPU merupakan perkembangan penting dalam penanganan dugaan tindak pidana di Matiti. Namun, proses pidana tidak otomatis menyelesaikan persoalan hak atas tanah yang menjadi akar perselisihan.
Pengadilan pidana akan memeriksa dugaan perbuatan para terdakwa berdasarkan dakwaan dan alat bukti. Sementara itu, penentuan kepemilikan, penguasaan, serta batas tanah membutuhkan pembuktian melalui mekanisme hukum pertanahan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat tidak hanya menunggu kelanjutan persidangan, tetapi juga mengharapkan penyelesaian sengketa tanah secara objektif dan berdasarkan bukti yang sah.
Seluruh pihak harus memperoleh perlakuan yang adil dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa konflik agraria yang tidak terselesaikan secara tuntas berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum berkepanjangan. Kejelasan status tanah, keterbukaan informasi, serta penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah penting untuk mencegah konflik serupa terulang kembali.
Penulis : Jonaer Silaban,.S.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













