TAPANULI UTARA – Kamis 24 September 2026. ribaknewsone.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah hingga tingkat desa melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Langkah ini diarahkan untuk mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi, sekaligus memperluas akses layanan pemerintahan berbasis digital bagi masyarakat perdesaan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., bersama Asisten David Sipahutar dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah mengikuti High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD se-Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga.
Kegiatan berlangsung pada 20–23 September 2026 di Provinsi Bali. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas dalam mengembangkan sistem transaksi serta keuangan daerah berbasis digital.
Dari forum itu, TP2DD Taput memperoleh sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi dasar penguatan program ETPD pada periode berikutnya. Pemerintah daerah perlu memperkuat kesepakatan antar-pemangku kepentingan dalam penyusunan roadmap ETPD. Pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan teknis anggota TP2DD agar mampu mengembangkan dan mengimplementasikan digitalisasi secara lebih terarah.
Selain aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan digitalisasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan kendala jaringan dan infrastruktur pendukung agar penerapan transaksi digital tidak berhenti pada pusat pemerintahan, tetapi dapat menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Digitalisasi Desa Jadi Perhatian
Pengembangan ekosistem digital Taput juga diarahkan ke tingkat desa. Peserta kegiatan melakukan studi lapangan ke Desa Digital Duda Timur, Kabupaten Karangasem, untuk melihat secara langsung penerapan teknologi dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa.
Studi tersebut memberikan referensi bagi Pemkab Taput dalam menyusun pola pengembangan desa digital sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah tidak hanya membutuhkan sistem digital, tetapi juga kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata kelola agar penerapannya dapat berjalan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Pembentukan Desa Digital Kabupaten Tapanuli Utara.
Pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal untuk mengoordinasikan proses pengembangan desa digital. Pemerintah dapat menggunakan tim tersebut untuk menyusun arah program, mengidentifikasi kebutuhan desa, serta mengintegrasikan berbagai unsur yang terlibat dalam transformasi digital.
Penguatan TP2DD dengan demikian tidak hanya menyangkut perubahan cara transaksi pemerintah, tetapi juga membangun ekosistem digital yang menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa dan masyarakat.
Jika roadmap ETPD, kapasitas aparatur, infrastruktur serta pembentukan desa digital berjalan secara terintegrasi, digitalisasi dapat mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, mudah dan cepat hingga wilayah perdesaan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













