HUMBANG HASUNDUTAN – Ribaknewsone.id
Perluasan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hingga pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk, Jumat (30/10/2026), tingkat aktivasi IKD tercatat baru mencapai 22,65 persen dari kelompok penduduk yang memenuhi persyaratan.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Dukcapil Kabupaten Humbang Hasundutan.
Jara menjelaskan, dari 74.340 penduduk yang telah terintegrasi dengan telepon seluler dan memenuhi persyaratan, sebanyak 16.839 orang telah melakukan aktivasi IKD.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat 57.501 orang dalam kelompok sasaran tersebut yang belum melakukan aktivasi. Kondisi ini menjadi perhatian Dukcapil untuk memperkuat sosialisasi dan mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Dinas Dukcapil mengharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) berperan aktif menggunakan IKD dalam berbagai layanan publik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus memperluas pemanfaatan identitas kependudukan digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Rakor Pendaftaran Penduduk tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sabar H. Purba.
Dalam arahannya, Sabar menekankan bahwa tertib administrasi kependudukan membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan, termasuk kelompok rentan dan warga yang tinggal di wilayah sulit dijangkau.
Ia juga meminta seluruh OPD mengambil peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan valid merupakan salah satu fondasi penting dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah. Tanpa dukungan data yang baik, penentuan sasaran berbagai kebijakan pelayanan publik dapat menghadapi kendala.
Ketersediaan data kependudukan memiliki keterkaitan langsung dengan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, hingga peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Jara Trisepto Lumbantoruan juga melaporkan bahwa berbagai target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dukcapil telah tercapai. Namun, peningkatan aktivasi IKD masih membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Sosial Rambe M. Manalu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Hanaya Simamora, Camat Tarabintang Baktiar Pane, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PMDP2A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan P2KB.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Humbahas mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang semakin inklusif, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan aktivasi IKD diharapkan berjalan seiring dengan penguatan validitas data dan kemudahan akses pelayanan publik.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













