Aktivis Lingkungan Soroti Dugaan Perambahan Hutan di Pagaran, Polda Sumut dan Gakkum Diminta Turun Tangan

- Penulis

Senin, 2 November 2026 - 15:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kecamatan Pagaran – Senin 02 November 2026 Ribaknewsone.id

Persoalan dugaan perambahan kawasan hutan negara di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, kembali menjadi perhatian. Praktisi hukum sekaligus aktivis lingkungan hidup, Sahala Arfan Saragi, S.H., meminta aparat penegak hukum dan instansi kehutanan segera menindaklanjuti dugaan aktivitas pembukaan kawasan hutan di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan Ribaknewsone.id di lokasi yang dipersoalkan, Senin (2/11/2026), Sahala menyebut lebih dari 300 hektare kawasan hutan negara di Kecamatan Pagaran perlu mendapat perhatian serius. Menurut dia, sebagian kawasan tersebut diduga telah mengalami perambahan.

Salah satu titik yang disorot berada di kawasan hutan Desa Lumban Ina Ina, Kecamatan Pagaran. Sahala menunjukkan lokasi tersebut sebagai bagian dari wilayah yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Ia mengungkapkan, Polisi Kehutanan sebelumnya telah turun ke lokasi. Namun, berdasarkan keterangannya, hingga Senin (2/11/2026), belum ada pihak yang diduga melakukan perambahan ditangkap.

Kondisi tersebut mendorong Sahala mempertanyakan tindak lanjut pengawasan di lapangan. Ia meminta aparat tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Sahala, lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan berpotensi memperbesar ancaman kerusakan lingkungan. Ia bahkan mengaitkan persoalan kerusakan hutan dengan risiko bencana ekologis yang kerap terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Miliki Data Kawasan Hutan dan APL

Dalam kesempatan tersebut, Sahala menjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh data kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) dari pejabat kehutanan.

Ia menilai data tersebut dapat membantu masyarakat dan pihak terkait memantau aktivitas di lapangan. Dengan mencocokkan peta kawasan hutan dan kondisi faktual, dugaan pembukaan lahan dapat diperiksa berdasarkan batas serta status kawasan yang sebenarnya.

Baca Juga:  Dalami Manajemen Konflik, Petugas dan Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Ikuti Kuliah S2

Menurutnya, kejelasan data menjadi penting agar penanganan dugaan perambahan tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan lokasi maupun pihak yang bertanggung jawab.

Sahala secara khusus meminta Polda Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perambahan di kawasan hutan Desa Lumban Ina Ina.

Ia berharap aparat mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Status Kawasan Perlu Dipastikan

Di sisi lain, status lokasi yang dipersoalkan tetap membutuhkan verifikasi melalui peta kawasan hutan resmi, koordinat, dan pemeriksaan lapangan.

Sebelumnya, muncul perbedaan keterangan mengenai status lokasi penebangan pinus di wilayah Lumban Ina Ina. Karena itu, KPH Wilayah XII Tapanuli Utara perlu menjelaskan secara terbuka titik lokasi yang telah diperiksa, status hukumnya, serta hasil pengawasan yang dilakukan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan aktivitas pemanfaatan tanaman masyarakat dengan dugaan pembukaan kawasan hutan negara tanpa hak.

Persoalan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan kawasan hutan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penanganan yang transparan dan berdasarkan bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap dugaan perambahan sekaligus memastikan perlindungan kawasan hutan berjalan sebagaimana mestinya.

Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd

Editor : Redaktur

Sumber Berita: Ribaknewsone.id

Berita Terkait

Lapas Narkotika Karang Intan Ambil Bagian dalam Upacara Gabungan Hari Bakti Kemenimipas di Martapura
Dalami Manajemen Konflik, Petugas dan Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Ikuti Kuliah S2
Hari Bakti ke-2 Kemenimipas 2026, Rutan Humbahas Perkuat Komitmen Pembinaan Warga Binaan
Lapas Narkotika Karang Intan Bekali Peserta MagangHub dengan Nilai Disiplin dan Profesionalisme
Tingkatkan Pencegahan Penyakit, Lapas Narkotika Karang Intan Perkuat Peran Dua Puluh Lima Kader Kesehatan
Yugo Indra Wicaksi Sematkan Tanda Peserta kepada Tujuh Belas Peserta Magang di Lapas Narkotika Karang Intan
Pembangunan 20 Huntap di Adian Koting Dikebut, Pemkab Taput Targetkan Rampung Akhir Tahun
616 UMKM Terdampak Bencana di Taput Terima Bantuan Presiden, Total Anggaran Rp1,848 Miliar
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:50 WIB

Lapas Narkotika Karang Intan Ambil Bagian dalam Upacara Gabungan Hari Bakti Kemenimipas di Martapura

Kamis, 19 November 2026 - 18:46 WIB

Dalami Manajemen Konflik, Petugas dan Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Ikuti Kuliah S2

Kamis, 19 November 2026 - 15:18 WIB

Hari Bakti ke-2 Kemenimipas 2026, Rutan Humbahas Perkuat Komitmen Pembinaan Warga Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 13:06 WIB

Lapas Narkotika Karang Intan Bekali Peserta MagangHub dengan Nilai Disiplin dan Profesionalisme

Kamis, 19 November 2026 - 13:02 WIB

Tingkatkan Pencegahan Penyakit, Lapas Narkotika Karang Intan Perkuat Peran Dua Puluh Lima Kader Kesehatan

Berita Terbaru