Tapanuli Utara.(Ribaknewsone.id) Rabu 7 Oktober 2026.
Praktisi Hukum sekaligus Advokat Aleng Simanjuntak, S.H., memberikan pandangan terkait polemik akses penasihat hukum dalam menemui klien yang sedang menjalani penahanan di Polres Humbang Hasundutan (Humbahas).
Pandangan tersebut disampaikan Aleng kepada sejumlah media dari kantor hukumnya di Jalan Balige Km 5, Silangit, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya beredar pemberitaan mengenai penjelasan Polres Humbahas terkait ketentuan dan jadwal kunjungan tahanan.
Aleng menekankan bahwa pandangannya merupakan pendapat profesional sebagai Advokat. Pernyataan tersebut tidak mewakili Kepolisian, organisasi Advokat, maupun pihak tertentu yang sedang berperkara.
Menurut Aleng, persoalan akses terhadap tahanan harus ditempatkan secara proporsional. Kepolisian mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban rumah tahanan. Pada saat yang sama, tersangka memiliki hak memperoleh pendampingan hukum selama menjalani proses pidana.
“Jangan melihat persoalan ini hanya dari satu sisi. Tata tertib penahanan harus dihormati, tetapi hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum juga harus dijamin,” ujar Aleng.
Kunjungan Umum dan Akses Advokat Perlu Dibedakan
Aleng menjelaskan, penetapan jadwal kunjungan merupakan bagian dari pengaturan keamanan tahanan. Namun, menurutnya, kunjungan keluarga atau masyarakat perlu dibedakan dengan kedatangan Advokat yang menjalankan tugas profesional untuk menemui klien.
Ia mengingatkan bahwa hak Advokat untuk berkomunikasi dengan klien perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Aleng merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Ia menyoroti Pasal 150 yang mengatur hak Advokat untuk menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi tersangka atau terdakwa sejak ditangkap atau ditahan untuk kepentingan pembelaan.
Meski demikian, Aleng tidak menempatkan hak tersebut sebagai akses tanpa batas. Advokat, katanya, tetap wajib menghormati prosedur keamanan dan tata tertib yang berlaku.
“Advokat tetap harus menunjukkan identitas, surat kuasa dan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Hak profesi tidak berarti bebas mengabaikan tata tertib,” jelasnya.
Perlu Mekanisme Jika Ada Kepentingan Mendesak
Menurut Aleng, persoalan dapat muncul ketika Advokat memiliki kebutuhan hukum yang mendesak tetapi berada di luar jadwal kunjungan umum.
Dalam kondisi seperti itu, ia menilai perlu tersedia ruang koordinasi antara Advokat dengan penyidik atau pejabat Kepolisian yang berwenang. Advokat dapat menjelaskan urgensi pertemuan sehingga kebutuhan pembelaan dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan keamanan tahanan.
“Kalau tidak ada kebutuhan mendesak, tentu jadwal yang sudah ditentukan patut dihormati. Tetapi apabila ada kepentingan pembelaan yang mendesak, sebaiknya tersedia mekanisme untuk berkoordinasi,” tegasnya.
Aleng juga mengingatkan agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XV/2017 tidak ditafsirkan secara sepihak. Menurutnya, aturan mengenai waktu kunjungan dapat diberlakukan demi ketertiban dan keamanan. Namun, kebutuhan Advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan juga harus menjadi pertimbangan.
Ia menilai, keseimbangan tersebut penting agar tidak muncul anggapan bahwa Advokat mempunyai akses tanpa batas. Sebaliknya, jadwal kunjungan umum juga tidak semestinya otomatis menutup akses Advokat ketika terdapat kepentingan hukum yang nyata dan mendesak.
Dorong Komunikasi Kepolisian dan Advokat
Aleng berharap perbedaan mengenai akses kunjungan tidak berkembang menjadi pertentangan antara Advokat dan Kepolisian. Ia mendorong kedua pihak mengutamakan komunikasi serta koordinasi dengan tetap menghormati fungsi masing-masing.
“Advokat menjalankan tugas pembelaan, sementara Kepolisian menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan. Masing-masing harus menghormati fungsi dan kewenangan satu sama lain,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Advokat dalam mendampingi tersangka tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.
Pendampingan hukum merupakan bagian dari proses untuk memastikan hak-hak hukum tersangka tetap terlindungi.
Aleng berharap adanya kejelasan mengenai perbedaan jam besuk umum, kunjungan Advokat, serta pertemuan karena kepentingan hukum yang mendesak.
“Dengan aturan yang jelas, Kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik, Advokat memiliki kepastian dalam menjalankan profesinya, dan hak tersangka tetap terlindungi,” katanya.
Aleng menegaskan, tata tertib penahanan dan hak Advokat seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui aturan yang jelas, komunikasi yang baik, serta pelaksanaan sesuai ketentuan hukum.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













