TAPANULI UTARA – Ribaknewsone.id
Dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi untuk mengoperasikan alat berat excavator dalam kegiatan penebangan kayu yang diduga ilegal di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi perhatian. Selain dugaan aktivitas pembukaan akses jalan dan penebangan kayu, pengadaan Solar untuk operasional alat berat tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran penyaluran subsidi pemerintah.
Lokasi kegiatan yang menjadi perhatian berada di kawasan Register 92, Desa Lumban Ina-Ina, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang dihimpun redaksi, satu unit excavator diduga digunakan untuk membuka akses jalan menuju area kegiatan sekaligus mendukung aktivitas penebangan dan pemindahan kayu.
Kronologi Kegiatan di Lokasi
Rangkaian informasi yang dihimpun redaksi memperlihatkan dugaan aktivitas yang saling berkaitan. Kegiatan disebut diawali dengan pengerahan alat berat excavator ke lokasi Register 92. Alat berat tersebut kemudian digunakan untuk membuka akses jalan agar kegiatan di area tersebut dapat berlangsung.
Setelah akses terbuka, excavator diduga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penebangan dan pemindahan kayu. Aktivitas tersebut menjadi perhatian karena lokasi berada di kawasan yang disebut sebagai Register 92.
Status Register 92 perlu diperiksa berdasarkan peta dan dokumen resmi kehutanan. Penyebutan kawasan register tidak otomatis berarti seluruh arealnya berstatus hutan lindung. Namun, status fungsi kawasan, izin pemanfaatan, legalitas penebangan, serta dokumen pengangkutan kayu tetap harus dipastikan.
Dalam penelusuran yang sama, redaksi memperoleh informasi bahwa operasional excavator diduga menggunakan Solar subsidi yang berasal dari beberapa SPBU di Kecamatan Siborongborong.
BBM tersebut disebut tidak seluruhnya langsung digunakan setelah pembelian. Solar diduga dikumpulkan dan disimpan terlebih dahulu, kemudian didistribusikan menggunakan mobil truk dengan tangki minyak yang telah dimodifikasi menuju kebutuhan operasional alat berat.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang perlu diperiksa secara terpisah tetapi saling berkaitan, yakni dugaan kegiatan penebangan kayu tanpa kejelasan legalitas dan dugaan penyimpangan dalam pengadaan serta penggunaan BBM subsidi.
Satu Excavator Diperkirakan Mengonsumsi 200 Liter Sehari
Berdasarkan informasi awal, satu unit excavator diperkirakan beroperasi sekitar tujuh jam per hari dengan konsumsi Solar mencapai 200 liter.
Jika menggunakan harga Solar subsidi Rp6.500 per liter berdasarkan informasi harga lapangan, kebutuhan pembelian BBM mencapai Rp1.300.000 setiap hari.
Dengan asumsi 26 hari kerja, kebutuhan Solar satu unit excavator mencapai 5.200 liter per bulan dengan nilai pembelian sekitar Rp33.800.000.
Dalam asumsi 312 hari operasi setahun, kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 62.400 liter dengan nilai pembelian Rp405.600.000.
Angka tersebut masih merupakan estimasi berdasarkan informasi awal dan perlu dicocokkan dengan catatan transaksi, kapasitas penyimpanan, serta pemakaian aktual.
Selisih Harga Industri Capai Rp66 Juta Sebulan
Untuk mengukur potensi keuntungan ekonomi dari penggunaan Solar subsidi, redaksi melakukan simulasi perbandingan harga dengan BBM industri.
Harga Solar subsidi menggunakan acuan informasi lapangan sebesar Rp6.500 per liter. Sementara harga dasar Solar industri menggunakan pembanding Rp19.200 per liter untuk Wilayah IV pada periode 1–14 Oktober 2026. Harga industri tersebut bukan penawaran resmi khusus pengiriman ke Tapanuli Utara dan masih perlu dikonfirmasi kepada penyedia BBM.
Dari kedua angka tersebut terdapat selisih Rp12.700 per liter.
Jika satu unit excavator mengonsumsi 200 liter sehari, selisih biaya mencapai Rp2.540.000 per hari. Dalam asumsi 26 hari kerja, nilainya mencapai Rp66.040.000 per bulan. Sementara dalam 312 hari operasi setahun, simulasi selisih biaya mencapai Rp793.680.000.
Angka tersebut menggambarkan potensi penghematan biaya operasional pengguna dibandingkan pembelian BBM industri. Nilainya bukan penetapan kerugian keuangan negara karena belum memperhitungkan besaran subsidi atau kompensasi pemerintah per liter dan volume penyaluran yang terbukti tidak sesuai ketentuan.
Pengawasan BBM dan Legalitas Kayu Perlu Diperiksa
Penyaluran Solar subsidi diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Penggunaan BBM Jenis Tertentu harus sesuai kategori konsumen pengguna dan persyaratan yang berlaku.
Karena itu, Pertamina dan BPH Migas perlu memeriksa transaksi pada SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan, termasuk identitas pembeli, volume penjualan, mekanisme pembelian, serta tujuan penggunaan BBM.
Pengangkutan menggunakan truk bertangki modifikasi dan penyimpanan Solar juga perlu diperiksa dari aspek perizinan serta kepatuhan terhadap ketentuan distribusi dan penyimpanan BBM.
Di sisi kehutanan, instansi berwenang perlu memastikan status fungsi Register 92, legalitas pembukaan akses jalan, izin penebangan, asal-usul kayu, dan dokumen pengangkutannya. Ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 beserta perubahan yang berlaku.
Redaksi memandang pemeriksaan terpadu diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada dugaan penggunaan Solar subsidi, tetapi juga menjawab apakah kegiatan penebangan dan pemanfaatan kawasan telah memenuhi ketentuan.
Pihak SPBU yang disebut sebagai sumber pasokan, Pertamina, BPH Migas, instansi kehutanan, serta pengelola alat berat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum. Kepastian mengenai pelanggaran distribusi BBM maupun dugaan pembalakan liar tetap menjadi kewenangan instansi berwenang setelah pemeriksaan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













