Sumatera Utara.(Ribaknewsone.id) Senin 28 September 2026.
Kuasa hukum Lamhot Silaban meminta PT Lativi Mediakarya/tvOne memberikan kepastian tertulis terkait somasi yang perusahaan tersebut layangkan pada 24 September 2026.
Permintaan itu muncul setelah pihak kuasa hukum mencermati klarifikasi yang dimuat tvonenews.com. Klarifikasi tersebut menyebut bahwa tvonenews.id bukan bagian dari PT Lativi Mediakarya.
Kuasa hukum Lamhot Silaban, Aleng Simanjuntak, S.H., menyampaikan sikap tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-AS/IX/2026. Ia mengatakan pihaknya menghormati somasi PT Lativi Mediakarya Nomor EKS/SBL.186/PEM-RED/IX/2026.
Namun, pihaknya masih membutuhkan penjelasan mengenai hubungan antara klarifikasi kepada publik dengan status somasi yang sebelumnya diterima.
“Kami menghormati klarifikasi yang disampaikan kepada publik. Namun, untuk memberikan kepastian kepada kedua pihak, kami meminta PT Lativi Mediakarya menyampaikan jawaban tertulis secara langsung kepada kami selaku kuasa hukum,” kata Aleng dalam keterangannya.
Minta Penjelasan Status Somasi
Kuasa hukum Lamhot Silaban mengajukan sejumlah pertanyaan kepada PT Lativi Mediakarya. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan maksud dan status somasi setelah munculnya klarifikasi mengenai tvonenews.id.
Pertama, pihak kuasa hukum meminta perusahaan menjelaskan apakah klarifikasi tersebut hanya bertujuan menerangkan bahwa tvonenews.id dan tvonenews.com tidak memiliki hubungan afiliasi.
Mereka juga meminta kepastian apakah klarifikasi itu sekaligus berarti PT Lativi Mediakarya mengakhiri keberatan dan tuntutan yang sebelumnya tercantum dalam somasi.
Kedua, jika PT Lativi Mediakarya masih memiliki keberatan, kuasa hukum meminta perusahaan menyebutkan secara spesifik bagian yang menjadi persoalan.
Menurut Aleng, penjelasan tersebut penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pokok masalah.
Pihaknya meminta PT Lativi Mediakarya menjelaskan apakah keberatan berkaitan dengan penggunaan nama “tvOne”, nama “tvonenews”, perbedaan domain “.id” dan “.com”, penggunaan logo, tampilan visual, atau unsur lainnya.
Kuasa hukum juga meminta perusahaan menjelaskan bentuk penyelesaian yang diharapkan apabila keberatan tersebut masih berlanjut.
Tidak Menyimpulkan Somasi Sudah Berakhir
Aleng menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak PT Lativi Mediakarya untuk menyampaikan klarifikasi kepada publik. Namun, ia membedakan antara klarifikasi publik dan jawaban resmi terhadap pihak yang menerima somasi.
Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Klarifikasi kepada publik dapat memberikan informasi mengenai posisi suatu pihak, sedangkan jawaban tertulis kepada pihak yang disomasi dapat memberikan kepastian mengenai status keberatan dan tuntutan.
“Klarifikasi kepada publik kami hormati, tetapi status somasi perlu dijawab secara tertulis kepada pihak yang disomasi,” ujar Aleng.
Karena itu, kuasa hukum Lamhot Silaban memilih tidak mengambil kesimpulan sebelum menerima jawaban resmi dari PT Lativi Mediakarya.
Pihaknya juga belum menyatakan bahwa PT Lativi Mediakarya telah mencabut somasi atau bahwa persoalan antara kedua pihak telah selesai.
“Sampai ada jawaban tertulis, kami tidak menyimpulkan bahwa somasi telah dicabut atau persoalan telah selesai,” tegasnya.
Buka Ruang Komunikasi
Meski meminta kepastian tertulis, kuasa hukum Lamhot Silaban menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan PT Lativi Mediakarya.
Aleng menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan proses penyelesaian berjalan secara baik dan saling menghormati. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan fakta dan dokumen sebagai dasar pembahasan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihak kuasa hukum masih menunggu penjelasan resmi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dengan demikian, posisi yang disampaikan kuasa hukum saat ini belum mengarah pada kesimpulan akhir mengenai status somasi. Mereka masih menunggu jawaban tertulis PT Lativi Mediakarya atas pertanyaan yang telah diajukan.
Persoalan tersebut selanjutnya akan bergantung pada penjelasan resmi masing-masing pihak serta dokumen yang menjadi dasar keberatan dan permintaan penyelesaian.
Kuasa hukum Lamhot Silaban, Aleng Simanjuntak, S.H., menyatakan pihaknya siap melanjutkan komunikasi untuk mencari penyelesaian berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













