HUMBAHAS – Ribaknewsone.id
Unit I Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Humbang Hasundutan menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang pada Kamis, 29 Oktober 2026, terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan Hariono Lumbangaol.
Informasi tersebut merujuk pada surat panggilan yang diterbitkan Polres Humbang Hasundutan pada 26 Oktober 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Lukeria Silaban, penyidik meminta penerima hadir pukul 10.00 WIB di Ruangan Unit I Satreskrim Polres Humbang Hasundutan untuk memberikan keterangan.
Berdasarkan informasi mengenai penomoran surat yang dihimpun, lima orang yang dijadwalkan hadir tersebut ialah Gustap Lumbangaol dengan nomor surat B/1472/X/2026/Reskrim, Mariccan Hutagalung dengan nomor B/1473/X/2026/Reskrim, Bangun Lumbangaol dengan nomor B/1474/X/2026/Reskrim, Desi Mesrayani Simanjuntak dengan nomor B/1475/X/2026/Reskrim, serta Lukeria Silaban dengan nomor B/1476/X/2026/Reskrim.
Surat panggilan kepada Lukeria mencantumkan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan penyelidikan dugaan penganiayaan yang terjadi pada Minggu, 14 Juni 2026, di Desa Janji Nagodang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
Perkara tersebut mengacu pada Laporan Polisi Nomor LP/B/92/VI/2026/SPKT/Polres Humbang Hasundutan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 14 Juni 2026, atas nama pelapor Hariono Lumbangaol. Surat itu juga merujuk pada surat perintah penyelidikan Nomor Sp.Lidik/172/VI/2026/Reskrim, tertanggal 26 Juni 2026.
Dalam surat tersebut, penyidik meminta penerima membawa dokumen terkait dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan perkara. Surat ditandatangani atas nama Kepala Polres Humbang Hasundutan oleh Kasat Reskrim, Hitler Hutagalung, S.H., M.H.
Perlu Kejelasan Status Pemeriksaan
Pemanggilan untuk memberikan keterangan merupakan bagian dari proses penanganan perkara. Namun, surat yang tersedia untuk ditelaah belum menjelaskan secara terperinci kapasitas hukum masing-masing penerima, apakah sebagai saksi atau dalam status lainnya.
Karena itu, pemanggilan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa orang yang dipanggil telah melakukan tindak pidana. Penentuan fakta dan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta proses hukum yang berlaku.
Keterangan resmi penyidik mengenai tujuan pemeriksaan terhadap masing-masing orang, perkembangan penanganan laporan, dan tahapan proses hukum selanjutnya masih diperlukan untuk melengkapi informasi secara berimbang.
Ribaknewsone.id akan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan sesuai perkembangan perkara.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













