TAPANULI UTARA – Ribaknewsone.id Senin 16 November 2026
Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa pemasangan tiang kabel optik yang dikaitkan dengan PT iForte di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mulai mendapat perhatian masyarakat. Selain mempertanyakan kelengkapan administrasi perizinan, warga juga menyampaikan keberatan atas keberadaan tiang yang disebut berdiri di atas tanah milik perseorangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian media ini setelah memperoleh keterangan dari Dinas Perizinan Taput dan menerima keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Siborongborong serta Kecamatan Sipahutar.
Untuk memperoleh gambaran lebih jauh, tim media melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pada Senin (16/11/2026). Penelusuran tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan jaringan optik serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Status Perizinan Menjadi Pertanyaan
Sebelumnya, pada 6 November 2026, Kepala Bidang Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara, Tulus Situmeang, menyampaikan bahwa proses perizinan proyek pemasangan tiang optik tersebut masih berlangsung.
Keterangan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar administrasi yang digunakan pihak pelaksana ketika pekerjaan fisik telah berjalan di sejumlah lokasi.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan apakah seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, termasuk dokumen teknis, persetujuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan penggunaan lokasi pemasangan.
Meski demikian, status perizinan yang masih berproses tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Kepastian mengenai legalitas pekerjaan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan penjelasan instansi berwenang.
Karena itu, Pemkab Taput perlu membuka informasi mengenai jenis perizinan yang sedang diproses, tahapan administrasi yang telah diselesaikan, serta dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Pemilik Lahan Mengaku Tidak Nyaman
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keberatan masyarakat terhadap penggunaan tanah untuk pemasangan tiang jaringan optik.
Seorang warga Kecamatan Sipahutar berinisial MS mengaku keberatan karena tiang tersebut berdiri di atas lahan miliknya. Ia menyebut keberadaan tiang mengganggu aktivitas ketika bekerja dan memanfaatkan tanah tersebut.
MS bahkan menyampaikan rencana untuk mencabut tiang yang dipersoalkan karena merasa penggunaan lahannya tidak didahului kesepakatan yang jelas.
Ia berharap pemerintah daerah memperhatikan keberatan masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait proses persetujuan perizinan proyek.
Menurut MS, perusahaan seharusnya melakukan sosialisasi dan komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik lahan. Apabila penggunaan tanah menimbulkan kerugian, penyelesaiannya perlu dibicarakan secara terbuka berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan jaringan telekomunikasi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan penyedia layanan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang tanahnya terdampak.
Praktisi Hukum Ingatkan Pasal 13 UU Telekomunikasi
Praktisi hukum Sahala Arpan Saragi, S.H., mengingatkan bahwa izin usaha telekomunikasi tidak dapat dipandang sebagai kewenangan tanpa batas untuk menggunakan tanah milik masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur pemanfaatan atau pelintasan tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk pembangunan, pengoperasian, maupun pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan kepentingan pembangunan tidak mengesampingkan hak pemilik tanah.
Sahala juga menilai kesepakatan penggunaan lahan sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis agar terdapat kejelasan mengenai titik pemasangan, jangka waktu penggunaan, hak dan kewajiban, serta kompensasi apabila disepakati.
Selain itu, Pasal 15 UU Telekomunikasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap penggunaan tanah masyarakat memiliki dasar persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Pemerintah Daerah Diperlukan
Pengaturan mengenai infrastruktur telekomunikasi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Pasal 22 mengatur infrastruktur pasif telekomunikasi, termasuk tiang.
Namun, keberadaan regulasi pembangunan infrastruktur tidak menghilangkan kewajiban untuk memperhatikan persetujuan penggunaan tanah perseorangan.
Pemkab Taput melalui instansi terkait diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen proyek, lokasi pemasangan, status penguasaan tanah, dan persetujuan pihak yang terdampak.
Pemeriksaan juga perlu membedakan lokasi yang berada di atas tanah perseorangan dengan lokasi yang berada pada ruang milik jalan atau aset pemerintah karena mekanisme penggunaannya dapat berbeda.
Di sisi lain, PT iForte perlu memberikan penjelasan mengenai pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan, dasar penugasan kontraktor, serta mekanisme penyelesaian keberatan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi perusahaan mengenai persoalan tersebut masih diperlukan untuk melengkapi informasi dan memberikan ruang hak jawab.
Pembangunan Jangan Mengabaikan Hak Masyarakat
Persoalan tiang optik di Taput seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan secara tertib dan transparan.
Masyarakat tidak menolak kemajuan teknologi maupun perluasan jaringan internet. Namun, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan administrasi, persetujuan penggunaan lahan, dan perlindungan hak masyarakat.
Publik kini menantikan langkah konkret Pemkab Taput untuk menelusuri persoalan tersebut sekaligus memastikan tidak ada kepentingan masyarakat yang terabaikan.
Pembangunan infrastruktur memang diperlukan, tetapi kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelaksanaannya.
Penulis : Jonaer Silaban,.S.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













