DOLOKSANGGUL – Ribaknewsone.id Selasa 10 November 2026.
Upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mulai mendapat perhatian melalui pelaksanaan pelatihan dan verifikasi yang melibatkan pemerintah serta sejumlah organisasi masyarakat adat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Humbahas Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., di Hotel Akasi, Doloksanggul, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dan wilayah adat memiliki keterkaitan erat dengan identitas, sejarah, kebudayaan, serta kelestarian lingkungan di Humbang Hasundutan.
Menurutnya, wilayah adat bukan semata-mata kawasan yang memiliki batas geografis, melainkan ruang kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat tatanan sosial, nilai-nilai luhur, dan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat perlu mendapat perhatian melalui proses pengakuan dan perlindungan yang tepat.
Bupati juga menyoroti berbagai tantangan yang kerap muncul dalam proses pengakuan hak masyarakat adat, terutama persoalan pemetaan wilayah dan kepastian legalitas.
Ia berharap pelatihan tersebut mampu melahirkan verifikator yang memahami proses identifikasi, memiliki objektivitas, serta menguasai instrumen pemetaan partisipatif.
Bagi pemerintah daerah, ketepatan proses verifikasi menjadi hal penting agar hasil pendataan di lapangan benar-benar menggambarkan sejarah, keberadaan, dan kondisi masyarakat adat.
Bupati turut mengingatkan peserta agar mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh. Proses verifikasi yang dilakukan secara cermat diharapkan dapat membantu meminimalkan potensi konflik terkait wilayah adat.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Di antaranya Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nitta Rosalin.
Selain itu, hadir Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Humbahas Samuel Purba, serta Susi Halawa dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Humbahas, Sabar H. Purba, juga mengikuti kegiatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Humbahas menyatakan dukungan dan komitmennya untuk memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat melalui proses pengakuan dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan pelatihan ini diharapkan menjadi bagian dari langkah awal memperkuat kapasitas verifikasi, sehingga identifikasi masyarakat dan wilayah adat dapat dilakukan secara partisipatif, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, warisan leluhur tidak hanya terjaga sebagai identitas budaya, tetapi juga memperoleh perhatian dalam kerangka perlindungan hak masyarakat hukum adat.
Penulis : Jonaer Silaban,.S.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













