HUMBANG HASUNDUTAN – Ribaknewsone.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan merancang belanja daerah sebesar Rp855,54 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah penurunan proyeksi pendapatan transfer, pemerintah daerah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 14,54 persen dibandingkan APBD 2026.
Rencana anggaran tersebut disampaikan Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan nota pengantar yang disampaikan, belanja daerah direncanakan sebesar Rp855.546.050.775. Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp839.137.800.775. Pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp16.408.250.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan, target PAD ditetapkan sekitar Rp91,32 miliar. Peningkatan target tersebut didorong proyeksi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebaliknya, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp736,69 miliar atau turun 6,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Komposisi pendapatan ini menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan anggaran 2027. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah, meskipun besarnya kontribusi pendapatan transfer masih menjadi bagian utama dari proyeksi pendapatan yang disampaikan.
Pada sisi belanja, rancangan anggaran mencakup belanja operasi sebesar Rp711,43 miliar, belanja modal Rp37,02 miliar, belanja tidak terduga Rp3 miliar, serta belanja transfer Rp104,09 miliar.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan R-APBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Oloan mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah belum dapat mengakomodasi seluruh usulan pembangunan. Karena itu, pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat.
Bupati berharap DPRD memberikan saran dan masukan konstruktif selama pembahasan agar rancangan anggaran dapat disempurnakan. Ia juga berharap persetujuan bersama dapat dicapai tepat waktu.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, bersama Wakil Ketua Jessika A. Simamora, S.A.B., dan Marsono Simamora, serta dihadiri anggota DPRD dan unsur pemerintah daerah.
Melalui pembahasan bersama, R-APBD 2027 diharapkan dapat menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang terarah, mendukung pelayanan publik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Humbang Hasundutan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













