JAKARTA – Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., mengawal usulan peningkatan status tiga ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jumat (23/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut membahas usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan status sejumlah ruas jalan strategis.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah dan menyelaraskan perencanaan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tiga Ruas Jalan Menjadi Prioritas Usulan
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Tapanuli Utara mengawal usulan peningkatan status tiga ruas jalan provinsi dengan total panjang 76 kilometer.
Ketiga ruas itu terdiri atas Siborongborong–Sipahutar sepanjang 23 kilometer, Sipahutar–Aek Humbang sepanjang 25 kilometer, serta Aek Humbang–Batas Tapanuli Selatan sepanjang 28 kilometer.
Jalur tersebut memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di kawasan Tapanuli. Akses jalan yang memadai diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, mendukung aktivitas perdagangan, serta membuka peluang pengembangan pariwisata.
Pemerintah daerah menilai peningkatan konektivitas antarwilayah diperlukan untuk memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi dan mempermudah pergerakan barang maupun jasa.
Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan aksesibilitas wilayah semakin baik.
“Koordinasi ini merupakan langkah nyata kita bersama pemerintah pusat dan Pemprov Sumut dalam memastikan aksesibilitas antarwilayah semakin mantap. Jalur Siborongborong hingga batas Tapanuli Selatan memiliki peranan penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat,” ujar Bupati.
Status Jalan Menunggu Proses Penetapan
Usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional berkaitan dengan penataan kewenangan penyelenggaraan jalan dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, pembahasan bersama Kementerian PU menjadi bagian dari proses koordinasi sebelum pemerintah mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Tapanuli Utara berharap usulan tersebut memperoleh tindak lanjut agar pembangunan infrastruktur di kawasan Tapanuli dapat berjalan lebih terintegrasi.
Jika peningkatan status ketiga ruas jalan itu terealisasi, konektivitas antarwilayah diharapkan semakin kuat. Dampaknya diharapkan dirasakan melalui kelancaran transportasi, distribusi komoditas unggulan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pasar dan pusat pelayanan.
Meski demikian, realisasi peningkatan status jalan tetap bergantung pada hasil evaluasi dan keputusan pemerintah yang berwenang.
Upaya mengawal usulan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













