Tito Karnavian Minta Pemda Perkuat Diskominfo, Anggaran dan SDM Jadi Perhatian

- Penulis

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Ribaknewsone.id

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis. Penguatan tersebut mencakup pengelolaan media, koordinasi informasi pusat dan daerah, serta dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan publik.

Arahan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Kegiatan berlangsung secara hibrida dan diikuti Tito secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Tito menekankan bahwa masyarakat perlu memahami kebijakan dan program pemerintah melalui penyampaian informasi yang efektif. Menurutnya, media memiliki pengaruh terhadap pembentukan persepsi publik, termasuk dalam menentukan dukungan atau penilaian masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Diskominfo Perlu Dukungan Memadai

Tito menyoroti pentingnya penguatan fungsi kehumasan pemerintah daerah. Menurutnya, Diskominfo di sejumlah daerah berpotensi belum memperoleh perhatian yang memadai karena urusan komunikasi dan informatika termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap anggaran, jumlah personel, peralatan, dan jenjang karier aparatur yang menangani komunikasi publik.

Tito juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang jelas serta penempatan kepala Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang komunikasi dan informasi. Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyampaikan kebijakan secara lebih terarah dan menjangkau masyarakat secara efektif.

Penguatan kelembagaan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik membutuhkan lebih dari sekadar publikasi kegiatan. Pemerintah daerah perlu memiliki sumber daya dan perencanaan yang memadai untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah dipahami, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menghadapi Ancaman Informasi Palsu

Dalam pernyataannya, Tito turut menyoroti fenomena firehose of falsehood, yaitu pola penyebaran informasi palsu secara masif dan berulang melalui berbagai saluran.

Penyebaran semacam itu berpotensi membuat informasi keliru lebih menonjol dibandingkan fakta yang disampaikan dengan jangkauan terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Untuk menghadapinya, komunikasi pemerintah perlu didukung mekanisme klarifikasi yang cepat, data yang dapat diperiksa, serta keterbukaan terhadap pertanyaan publik.

Baca Juga:  Ranperda Penanggulangan Bencana Humbahas Dibahas, Akademisi dan Masyarakat Diminta Beri Masukan

Namun, upaya melawan disinformasi harus dilakukan secara cermat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak otomatis merupakan berita bohong. Demikian pula, informasi yang menguntungkan pemerintah tetap perlu diuji apabila memuat klaim faktual.

Dengan demikian, penilaian terhadap informasi harus didasarkan pada bukti dan proses verifikasi, bukan semata-mata pada kesesuaiannya dengan kepentingan pemerintah.

Koordinasi dengan Bakom RI

Tito juga mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Koordinasi tersebut diharapkan memperkuat penyampaian informasi mengenai program dan capaian pemerintah pusat melalui pemberitaan yang menggambarkan pelaksanaannya di daerah.

Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk mengomunikasikan program dan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan Diskominfo dari berbagai daerah.

Koordinasi informasi diperlukan agar penjelasan kebijakan tidak saling bertentangan. Namun, kondisi dan hasil pelaksanaan program di setiap daerah tetap perlu disampaikan berdasarkan fakta lapangan.

Transparansi dan Independensi Pers

Penguatan komunikasi strategis pemerintah juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tentang program yang direncanakan, tetapi juga penjelasan mengenai pelaksanaan, hasil, kendala, dan manfaatnya.

Di sisi lain, media massa memiliki fungsi jurnalistik yang berbeda dari komunikasi kelembagaan pemerintah. Pers menjalankan tugas menyampaikan informasi, melakukan verifikasi, serta menjalankan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, koordinasi komunikasi pemerintah tidak berarti seluruh media harus menggunakan sudut pandang pemberitaan yang sama. Media tetap memiliki kewenangan editorial untuk memeriksa pernyataan resmi, meminta keterangan dari berbagai pihak, dan menyampaikan temuan berdasarkan fakta.

Pada akhirnya, penguatan Diskominfo akan memberikan manfaat lebih luas apabila disertai keterbukaan informasi, kemampuan merespons kebutuhan masyarakat, dan penghormatan terhadap independensi pers.

Komunikasi publik yang efektif bukan sekadar membuat program pemerintah dikenal masyarakat, melainkan membantu publik memahami kebijakan sekaligus menilai pelaksanaannya secara objektif.

Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd

Editor : Redaktur

Sumber Berita: Ribaknewsone.id

Berita Terkait

Hari Bakti ke-2 Kemenimipas 2026, Rutan Humbahas Perkuat Komitmen Pembinaan Warga Binaan
Lapas Narkotika Karang Intan Bekali Peserta MagangHub dengan Nilai Disiplin dan Profesionalisme
Tingkatkan Pencegahan Penyakit, Lapas Narkotika Karang Intan Perkuat Peran Dua Puluh Lima Kader Kesehatan
Yugo Indra Wicaksi Sematkan Tanda Peserta kepada Tujuh Belas Peserta Magang di Lapas Narkotika Karang Intan
Pembangunan 20 Huntap di Adian Koting Dikebut, Pemkab Taput Targetkan Rampung Akhir Tahun
616 UMKM Terdampak Bencana di Taput Terima Bantuan Presiden, Total Anggaran Rp1,848 Miliar
Lapas Narkotika Karang Intan Fasilitasi Petugas dan Warga Binaan Ikuti Perkuliahan S2
Nurbaiti Bimbing Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Muatan Lokal
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:18 WIB

Hari Bakti ke-2 Kemenimipas 2026, Rutan Humbahas Perkuat Komitmen Pembinaan Warga Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 13:06 WIB

Lapas Narkotika Karang Intan Bekali Peserta MagangHub dengan Nilai Disiplin dan Profesionalisme

Kamis, 19 November 2026 - 13:02 WIB

Tingkatkan Pencegahan Penyakit, Lapas Narkotika Karang Intan Perkuat Peran Dua Puluh Lima Kader Kesehatan

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Yugo Indra Wicaksi Sematkan Tanda Peserta kepada Tujuh Belas Peserta Magang di Lapas Narkotika Karang Intan

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Pembangunan 20 Huntap di Adian Koting Dikebut, Pemkab Taput Targetkan Rampung Akhir Tahun

Berita Terbaru