HUMBANG HASUNDUTAN, RIBAKNEWSONE.ID
Pengaduan masyarakat (Dumas) yang disampaikan Remsia Manalu terkait dugaan penipuan dan/atau penggelapan senilai Rp348 juta kini berlanjut ke tahap penerbitan Laporan Polisi di Polres Humbang Hasundutan, Polda Sumatera Utara, Rabu (28/10/2026).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/174/X/2026/SPKT/POLRES HUMBANG HASUNDUTAN/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 28 Oktober 2026 pukul 11.54 WIB.
Perkembangan ini mendapat apresiasi dari Remsia Manalu. Melalui kuasa hukumnya, Aleng Simanjuntak, S.H., pelapor berharap kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berawal dari Pengaduan Tertulis
Sebelum laporan polisi diterbitkan, Remsia Manalu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Kapolres Humbang Hasundutan pada 13 Juli 2026.
Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan dalam pengurusan bimbingan belajar dan upaya membantu anaknya masuk pendidikan kepolisian.
Berdasarkan keterangan pelapor, dirinya telah menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp358 juta kepada seseorang berinisial PS. Orang tersebut disebut menawarkan bantuan terkait bimbingan belajar dan pengurusan masuk pendidikan kepolisian.
Namun, menurut pelapor, tujuan yang dijanjikan tidak tercapai. Pelapor juga menerangkan bahwa dirinya telah menerima pengembalian uang sebesar Rp10 juta.
Dengan demikian, Remsia mengaku masih mengalami kerugian sebesar Rp348 juta. Persoalan tersebut kemudian ditempuh melalui jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas haknya.
Keterangan mengenai penyerahan uang, janji yang disampaikan, serta jumlah kerugian tersebut merupakan informasi dari pihak pelapor yang masih perlu diuji melalui proses hukum.
Apresiasi dan Harapan kepada Penyidik
Remsia Manalu menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Humbang Hasundutan beserta jajaran atas penerimaan laporan tersebut. Ia berharap Kasat Reskrim, Kanit, dan penyidik yang menangani perkara dapat menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar.
Pelapor juga berharap penyidik menindaklanjuti laporan dengan memeriksa dirinya, para saksi, serta pihak terlapor. Selain itu, bukti transfer, rekaman komunikasi, dan dokumen pendukung lainnya diharapkan dapat diteliti untuk memperjelas duduk perkara.
Bagi pelapor, penerbitan Laporan Polisi menjadi langkah awal untuk membawa pengaduan ke dalam mekanisme penanganan perkara secara resmi.
Meski demikian, penerbitan laporan tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
Mengutamakan Fakta dan Kepastian Hukum
Melalui kuasa hukumnya, Remsia berharap Polres Humbang Hasundutan memberikan pelayanan hukum tanpa diskriminasi serta menyampaikan informasi perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti. Setiap laporan masyarakat berhak memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti menurut hukum,” demikian harapan yang disampaikan dalam materi keterangan pelapor.
Kuasa hukum Remsia Manalu, Aleng Simanjuntak, S.H., menekankan pentingnya proses hukum yang mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan diterbitkannya Laporan Polisi tersebut, pelapor berharap seluruh tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga fakta hukum dapat terungkap dan hak para pihak tetap terlindungi.
Penegakan hukum pada akhirnya bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses pembuktian selesai, melainkan untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta, melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan kepastian hukum serta keadilan.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













