MEDAN – RIBAKNEWSONE.ID
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) meraih penghargaan Kategori Kabupaten/Kota Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi (KI) Award 2026 Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Humbahas, Adrianus TH Mahulae, yang mewakili Bupati Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).
Penghargaan ini menempatkan Pemkab Humbahas dalam kategori tertinggi pada penilaian keterbukaan informasi publik. Namun, capaian tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga konsistensi transparansi pemerintahan dan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Dalam penyelenggaraan KI Award 2026, penilaian keterbukaan informasi publik mencakup lima kategori, yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. Kategori Informatif menjadi tingkatan tertinggi dalam klasifikasi tersebut.
Keterbukaan Informasi dan Kepercayaan Masyarakat
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., yang menghadiri kegiatan tersebut, mengapresiasi kabupaten/kota dan badan publik yang berhasil meraih kategori Informatif.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi publik yang menjadi haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, katanya, terus mendukung penguatan keterbukaan informasi karena transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Penghargaan ini bukan tujuan, namun sebuah pertanda bahwa kita mempunyai komitmen. Maka, mari kita tingkatkan terus komitmen, kita tingkatkan keseriusan dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keberlanjutan pelayanan informasi. Pemerintah daerah perlu menjaga agar informasi mengenai program, kebijakan, dan pelayanan publik dapat diakses masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab.
PPID Berperan dalam Pelayanan Informasi Publik
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, S.H., M.H., yang mewakili Ketua Komisi Informasi Pusat, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Sumatera Utara atas upayanya mendorong keterbukaan informasi publik.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi demokrasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, monitoring dan evaluasi atau monev perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Hafidha juga menekankan pentingnya memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Unit ini memiliki peran strategis dalam mengelola permohonan informasi, mendokumentasikan informasi publik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penguatan kelembagaan, transformasi digital diharapkan memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang akurat.
Mempertahankan Predikat Melalui Pelayanan Nyata
Bagi Pemkab Humbahas, penghargaan KI Award 2026 menjadi capaian dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Tantangan berikutnya ialah mempertahankan predikat tersebut melalui pelayanan yang konsisten, pengelolaan informasi yang tertib, dan akses yang semakin mudah bagi masyarakat.
Keberhasilan keterbukaan informasi pada akhirnya tidak hanya tercermin dari hasil penilaian, tetapi juga dari kemampuan badan publik memenuhi hak masyarakat atas informasi secara transparan dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Abdul Haris Nasution, Wakil Ketua Eddy Syahputra, Kepala Divisi Kelembagaan Cut Alma Nuraflah, Kepala Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Dedy Aridansyah, sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya.
Penulis : Jonaer Silaban. S,.Pd
Editor : Redaktur
Sumber Berita: Ribaknewsone.id













